1.
Davi Easton,
Analisis Sistem Politik
Analisis sistem politik[2].
Dalam
artikelnya yang terkenal ini Profersor Easton mengusulkan suatu metode
untuk menganalisis berbagai sistem politik. Yaitu dengan menelaah sistem –
sitem politik berdasarkan ciri-ciri dasar seperti: (1) unit –unit yan membentuk
sistem itu dan luasnya batas – bastas pengaruh sistem itu, (2) “input”
dan “output” dari sistem yang tercermin dalam keputusan – keputusan ynag
dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (imput) diadalam
sistem tersebut, (3) jenis dan tingkatan diferensisai dalam sistem tersebut,
dan (4) tingkat intregasi sistem politik yang mencerminkan tingkat
efesiensinya. Dalam menganalisa berbagai kompnen ini Profesor Easton
menawarkan kepada kita suatu metode untuk memmahami dan memperbandingkan
berbagai sistem politik.
I.
Beberapa ciri sistem politik
Studi politik berusaha memahami
bagaimana keputusan2 yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam
suatu masyarakat. kita dpat berusaha memehaimi kehidupan politik dengan melihat
segi2nya astupersatu. Lita bisa menyelidiki fungsinya lembaga2 politik seperti
manipulasi, propaganda, dan kekerasan. Kita dapat meneliti struktur empat
terjadinay praktek2.ini. dan dengan menggabungkn hasil2 penyelidikan itu kita
memperoleh suatu gambaran kasar tentangg apa yang terjadi dalam setiap unit
politik.
Dalam menggabungkan
hasil2 penyelidikan itu secara implisit terkandung pengertian bahwa masing2
bagian dari area politik ynag lebih besar itu tidak berdiri sebdiri2 tetapi
saling bekaitan satu-sama lainya, atu tegasnya , bahwa berfungsi satu bagian
tidak akan dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhatikan cara berfungsinya
keseluruhan bagian2 itu sendiri. Telah saya sebutkan dalam buku saya The
Political System, bahwa sangat penting untuk menerapkan asusmsi implisit
ini sebagai pangkal tolak berfikir dalam melaksanakan penelitian , dan untuk memandang
kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan2 yang saling berkaitan.
Sekali kita membahas
kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan, maka timbul beberapa
konsekuensi dalam hal cara yang dapat kita pakai untuk menganalisa bekerjanya
suatu sistem. Ide utama dalam suatu sistem menyatakan bahwa kita dapat
memisahkan kehidupan politik dari kegiatan sosial lainya, paling tidak demi
tujuan analisa, dan melihatnya seolah2 segai suatu kumulan tersendiri yang
dikelilingi oleh, tetapi dapat dibedakan dnegan mudah dari, lingkungan didalam
mana ia bekerja. Seperti halnya ahli astroonomi yang menganggap sistem tata
surya sebagai kejadian yang kompeleks yang demi tujuan tertentu dipisahkan dari
kehidupan jagad-raya lainya.
Selanjutnya, bila kita
berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit
tersendiri, maka akan terlihat bahwa ynag menjamin terus bekerjanya sistem itu
adalah berbagaimacam imput. Imput2 ini dibuat oleh proses2 yang terjadi didalam
sistem itumenjdadi output dan selanjutnya output2 ini menimbulkan pengaruh
terhadp sistem itu sendiri maupun terhadp lingkungn diman sistem itu berada.
Rumusan ini sngt sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelsakan berbagi
hal: imput – sistem atau proses politik – output. Rumus ini bisa dipakai
sebagai pendekkatan dlam mempelajari kehidupan politik.
Sebagai suatu sistem ,
tentu sistem politikk memiliki ciri2 tertentu . untuk memberikan gambaran ynag
menyeluruh tentang pendekatna ini, saya akan menunjukkan lebih dahulu ciri2
utamanya dengan keternagn sekedarnya.
1.
Ciri2
Identifikasi.
Untuk membedakan
suatu sistem politik dari sistem2 sosial lainya, kita harus bisa
mengidentifikasinya dengan menggambarkan unit2 dasarnya dan membuat garis batas
yang memisahkan unit2 itu dari unit2 yang ada di luar sistem politik itu.
a.
Unit2 sistem politik.
Unit2 adalah unsur2 yang
membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit2 ini berwujud tindakan2 yang
menbentuk perana2 politik dan kelompok2 politik.
b.
Perbatasan.
Beberapa dari pertanyaan
yang paling penting berkenaan dnegn fungsi sistem politik hanya dapat
dijawab bila kita memahami fakta bahwa
suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan berupa
sistem2 lain,. Tidak ada sistem yang hidup dalam lingkungan yang kosong. Cara
berfungsiya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upaya untuk
menanggapi keseluruhan lingkungan
sosial, biologis, dan fisiknya.
Maslah khusus yang kita
hadapi adalah bagaimana membedakan secara siste matik anatara suatu sistem politik
dengan lingkungnya. Namun tidak usah terlalu bingung, yang dimaksud dengan yang
termasuk dlam sistem politik adala semua tindakan yang lebih kurang langsung
berkaitan dengan pembutan keputusan2 yang mengikkat asyarakat, dan setiap
tindakan sosail yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termsuk dalam sistem
politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal di
dalam lingkungan sistem tersebut.
2.
Input Dan
Output.
Bisa dipastikan
bahwa bila kita memilih sistem politik sebagai saasaran studi kasus, kita
melakukan itu karena kita percaya bahwa sistem politik memiliki konsekensi2
yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan otoritatif. Konsekuesi2 inilah
yang saya sebut output. Bila kita menilai bahwa istem2 politik tidak mempunyai
output yang penting bagi masyarakat, barangkai kita tidak akan tetarik untuk
menelitinya.
Untuk menjamin
tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan ipur2 secara ajeg. Tanpa imput sistem
itu tidak akan dapat berfungsi, tanpa output kita tidak dapat
mengidentifikasikan pekerjaan ynag dikerjakn oleh sistem itu. Dlam hal ini ynag
perlu dteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasikan imput2 dan
kekuatan2 yang mebentuk dan merubah imput2 itu, mrnrlusuri proses2 yang
mentransformasikan imput2 itu menjadi output2, menggambarkan kondisi2 umum yng
dapat memelihara proses2 itu, dan menarik hubungan antara output2 dengan
input2 berikutnya dalam sistem tersebut.
Dari sudut pandang ini, banyak yang dapat
dijelaskan mengenai bekerjanay asuatu sistem politik bila kita memperhatikan
fakta bahwa banyak hal yang terjadi didalam suatu sistem merupakan akibat dari
upaya angota2 sitem tersebut untuk menanggapi lingkungnya yang selalu berubah.
Kita denganm mudah dapt memahami ini bila kita memperhatikan suatu sistem
biologis yangkita kenali seperti organisme tubuh manusia. Organisme ini selalu
menerima tekanan dari lingkunganya dan dengan keadan lingkungan itu. Sudah tentu
bahawa sebagian, cara bekerja organisme tubuh merupakan tanggapanya terhadap
kebutuhan2 yang dituntut oleh ahkekat anatomis dan fungsi daam dirinya, tetapi
sebagaiaan besar, dalam rangka memahami strukturnya maupun bekerjanayaa tubuh
manusia.
Perilaku setiap
sistem politik, seperti halnya organisme tubuh manusia tersebut, sampa tingkat
tertenntu juga merupakan tenggapan terhadap struktur dan kebutuhan2 unternalnya
sendiri. Tetapi perilakunya itu juga
mend=cerminkan tanggapan terhadap tekanan2 dari lingkungan tempat sistem itu
bekerja. Bisa diperdebakan bahawa sebagian besar perubahan2 penting dalam suatu
sistem poliyik berasal dari perubahan2 diantara variabel 2 eksternalnya.
3.
Diferensisai Dalam
Suatu Sistem.
Seperti akan kita
liahat nanati, laingkunagn itu akan memberikan suatu energi untuk mengaktifkan
suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan enerji. Dengan cara ini
suatu sistem dapat melakukan pekerjaanya. Dan sistem iyu mengahasilkan suatu
jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkunganya.
Sehingga kita bisa memakainya sebagai hipotesa bahwa bila suatu sistem politik
harus menjalankan suatu pekerjaaan yang bermacam2 tetapi dala waktu terbatas,
maka strutur2nya harus mengenal diferensi minimal. Kenyataanya, secara empiris
tidak mungkin ditemukan suatu sistem politik dimana unit2nya mengerjakan kegiatan2
yang sama pada wakt yang sama. Angota2 dari suatu sistem paling tidak mengenal
pembagian kerja minimal ynag memberikan suatu strutur tempat berlangsungnya
kegiatan2 itu.
4.
Integrasi Dalam
Suatu Sistem.
Fakta tentang
diferensiasai ini membukakan suatu wilayah yang luas bagi penelitian sistem2
politik. Diferensissi struktura ini mengatur kekuatan2 yang selalu berubah yang
secara potensial merusakkan integrasi sistem itu. Bila dua atau beberapa unit2
sedang melakukan kegiatan2 ini bisa mengahsilkan suatu artikulasi ynagberarti
bila anggota 2 sistem teratur dan tidak tertib dalam menghasikan output yang
tidak menyangkut kepentingan kita? Kita dapat mengajukan hipotesa bahwa bila
suaatu sistem berstruktur ingin mempertahankan dirinya, sistem itu harus
memiliki mekanisme yang bisa mengintergasi atau memaksa anggota 2nya untuk
bekerja walaupun dalam kadar minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan2
yang otoritatif.
II.
Input: tuntutan
Adan 2 jenis pokok imput2 suatu sistem politik: yaitu tuntutan dan
dukungan. Imput2 inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus
diproses oleh sistem itu, dan juga enerji yang dibutuhkan untuk kelangsungan
hidup sistem itu.
Alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam suatu
masyarakat yaitu, mengapa orang melibatkan didri dalam keggiatan politik,
adalahadanya tuntutan2 dari orang2 atau kelompok2 dalam masyarakat tersebut
yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan memeuaskan. Ada suatu fakta yang
mendominasi kehidupan politik semua masyarakat: yaitu kelangkaan akan sebagian
besar hal2 atau benda2 yang bernilai tinggi. Bebrapa dari tuntutan akan hal2
yang relatif langka itu tidak pernah masuk dalam sistem politik sebelum
dipenuhi mealui perundingan2 peribadi dari atau penyelesaian2 oleh orang2 yang
terlibat didalamnya. Tuntutan akan prestis bisa memperoleh pemuasan melalui
hubungan status di dalam masyarakat: tuntutan akan kekayaan bisa dipenuhi
sebagian melalui sistem ekonomi, keinginan memiliki kekauasaan bisa diperoleh
mealalui jalan pendidikan, pergaulan, organisasi buruh, atau organisasi2
swastalainya. Bila tuntutan2 atau kehendak2 dalam masyarakat maka tuntutan2 itu
telah menjadi imput2 bagi sistem politik.
Penelitian yang sitematis tentang tuntutan2 mengantarkan kita untk memperhatikan beberapa
pertanyaan pokok.
1.)
Bagaimana tuntutan2 itu timbul dan
mendapat ciri khusus dalam suatu masyarakaat? Dalam menjawab pertanyaan ini
kita dapat menunjukkan bahwa tuntutan2 itu timbul dari dua bidang pengalaman.:
yaitu lingkungan disekitar sistem itu, atau didalam sistem itu sendiri. Untuk
masing2 kita sebut saja tuntutan eksternal dan tuntutan internal.
Pertama mari kita liahat tuntutan eksternal. Lebih baik kita
memandang lingkunagn itu bukan sebagai kumpulan kejadian2 campur baur, tetai
menandanag sebagai sistem 2 yang dengan mudah bisa dibedakan satu sama lain,
dan mudah pula dibedakan dengan sistem politik itu. Dalam lingkungan itu kita
temui berbagai sistem seperti ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian,
struktur sosisial, dan demografi. Masing2 sistem ini merupakan suatu kumpulan
besar variabel2 dalam lingkungan tersebut yang membantu atau mempengaruhi
pembentukan jenis tuntutan yang masuk kedalam suatu sistempolitik.
Anggota2 dalam setiap masyarakat bertindank atau bertingkah laku di
dalam kerangka dari suatu budaya yang membentuk suatu tujuan2 umum maupun
khusus mereka dan prosedur2 yan oleh mereka dianggap harus diterapkan untuk
mencapai tujuan itu. Setiap kebudayaan mendapatkan sifat uniknya sebagian dari
fakta bahwa kebudayaan itu menekankan satu apa beberpa segi perilaku khusus,
dan penekanan strategis inilah yang membedakannya dari kebudayaan2 lainya dalam
hal tuntutan2 yng diajukanya. Beberapa kebuadayaan sangat menekankan segi
ekonomis, keberhasialan ekonomi, kebebasan individu, dan efesiensi rasional. Beberapa
kebudayaan lainya menekankan pemelihraan harmoni, walaupun proses pencapaian
tujuan ini berarti mengorbankan tujuan efesiensi dan rasionalitas. Beberapa
yang lain menekankan mencari kekuasaan dan prestise. Kebudayaan itu mengandung
patokan2 nilai dalam suatu masyarakat dan karena itu menandai batasan2 wilayah
konflikpotensial, bila hal yang bernilai itu tersedia dalam jumlah lebih
sedikit dibanding tuntutan yang ada. Tuntutan2 khusus yang ingin masuk kedalam
proses politik harus memperhatikan maslah2 yang menimbulkan konflik yang
dianggap penting oleh kebudayaan itu. Karenanya kita tidak dapat berharap bisa
memahami sifat tuntutan2 yang memerlukan penyelesaian politik bila kita tidak
siap menjelajahi secara sistematik dan insentif hubungan tuntutan2 itu dengan
kebudayaan yang ada. Dengan beberap perubahan, kebudayaan seperti yang saya
maksudkan itu berpengaruh juga pada bagian2 lain dari lingkungan disekitar
suatu sistem politik.
Tetapi tidak semua tuntutan2 berasal dari, dan sebagian besar
berada dalam lingkungn itu. Jenis tuntutan2 penting berasal dari situaasi ynag
terjadi didalam suatu sistem politik. Dalm setiap sistem yang berjalan, secara khas tuntutan2 bisa timbul
dengan tujuan merubah hubungan2 politis di antara anggota2 itu sendiri, sebagai
akibat dari ketidak puasan atas hubungan2 itu. Misalnya, dalam suatu sistem
politik berdasar perwakilan, dimana perwakilan setara merupakan perwakilan
diantara distrik2 pemilihan kota dan desa. Juga, tuntutan2 untuk merubah proses
pengangkatan pemimpin2 politik formal, perubahan cara amandemen konstitusi, dan
tuntutan lain serupa itu mungkin merupakan tuntutan2 yang merupakan perwujudan
inspirasi di dalam sitem politik.
Sangat perlu bagi kita untuk membedakan tuntutan internal ini dari
tuntutan eksternal karena ia bukanlah imput yang dimasukkan kedalam sistem itu
tetapi merupakan sesuatu yang timbu di dalam sistem itu sendiri “Withinput”.
Dan karena konsekuensi2 yang ia timbulkan terhadap ciri suatu sistem politik
lebih langsung daripada yang ditimbulkan oleh tuntutan eksternal. Selanjutnya,
bila kita tidak menyadari adanya perbedaan dalam kedua jenis tuntutan ini,
tidak mungkin kita bissa mmeahami munculnya suatu kumpulan tuntutan2 internal,
karena hanya mmeperhatikan lingkungan yang mengelilingi sistem itu saja.
2.)
Bagaiman tuntutan2 itu dirubah menjadi issue2
politik? Apa yang menentukan sehingga suatu tuntutan menjadi suatu masalah yang
menimbulka diskusi politik yang serius atau tetap merupakan sesuatu yang harus
diselesaikan secara pribadi diantar anggotamasyarakat sednriri? Timbulnya suatu
tuntutan, baik internal maupun eksternal, tidak begitu saja akan menjadi issue
politik. Bnayak tuntutan yang mati begitu diajuakan atau pengajuanya seret dan
bertele2 karena hanya didukung oleh golongan masyarakat yang kurang berpengaruh
dan tidak pernah bisa masukke dalam tingkt pembuatan keputusan. Sedang tuntutan
yang lain mungkin menjadi issue. Jadi issue adalah suatu tuntutan yang oleh
anggota2 masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk
dibahas melalui saluran2 yang diakui dalam sistem itu.
Pembedaan antara tuntutan dan issue menimbulkan sejumlah masalah.
Bila kita ingin memahami proses perubahan tuntutan menjadi issue, kita
memerlukan data lebih lanjut. Sebagai contoh, kita perlu mengetahui hubungan
antar suatu tuntutan anatra satu tuntutan dengan lokasi dari pencetusnya atau
pendukungnya dalam struktur kekuasaan dalam masyarakat tersebut, pentingnya
kerahasiaan dibanding dengan publisitas atauketerbukaan dalam mengajukan
tuntutan, maslah waktu diajuakanya tuntutan itu, pemilikan kecakapan atau
pengetahuan politik, penguasaan saluran komunikasi, sikap dan suasanapemikiran
masyarakat, dan gambaran yang dimiliki oleh pencetus tuntutan itu mengenai cara
kerja sistem politik tertentu. Jawaban atas masalah2 ini mungkin merupakan
suatu indeks pengubah atau konversi yang mencerminkan perobabilitas bagi suatu
kumpulan tuntutan untuk bisa dirubah kedalam issue politik yang hidup.
Bila kita berasumsi bahwa ilmu politik terutama berkaitan dengan
maslah cara pembuatan2 keputusan yang otoritatif dalam suatu masyarakat, maka
tuntutan2 itu memerlukan perhatian khusus sebagai jenis imput utama bagi sistem
politik. Telah saya nyatakan bahwa tuntutan mmepengaruhi perilaku suatu sistem
dalam berbagai cara. Tuntutan itu merupakan suatu bagian penting dari bahan
dasar yang diperlukan untuk bekerjanya suatu sistem. Tuntutan itu merupakan
salah satu sumber timbulnya perubahan dalamsistem politik, karena berubahnya
lingkungan menyebabkan timbulnya enis2 imput-tuntutan yang baru. Juga, tanpa
mmeperhatikan asal-usul dan faktor2 penentu tuntutan kita akan mengalami
kesulitan untuk menelaah bekerjanya suatu sistem politik pada saat tertentu
maupun perubahan2 yang dialami suatu sistem politik dalam suatu interval waktu
tertentu. Baik, sifat statik maupun dinamik historik dari suatu sistem politik
bergantung pada pemahaman yang terperinci tentang tuntutan2 yang ada, terutama
pengaruh lingkungan luar sistem politik terhadap tuntutan2 itu.
III.
input: dukungan
imput2 berupa tuntutan saja tidak memadahi untuk keberlangsungan
kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang
dipakai untuk membuat produk akhir, yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga
keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga mmeerlukan enerji dalam bentuk
tindakan2 atau pandangn2 yang memajukan dan merintangi suatu sistem plitik,
tuntutan yang timbul di dalamnya, dan keputusan2 ynag diahasilkannya ynag
disebut (Support). Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisadipenuhi atau
konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan. Bila tuntutan ingin
ditanggapi, anggota sistem yang memperjuangkan menjadi keputusan yang mengikat
dan mereka yang ingin mempengaruhi proses yang relevan harus mamapu memperoleh
dukungan dari pihak2 laindalam sistem tersebut. Berapa banyak dukungan itu,
dari beberap banyak anggota sistem politik dan anggota yang mana, merupakan
pertanyaan2 pentinng yang hendak diahas dengan singkat.
Apa yang kita maksud dengan dukungan? Kita dapat mengatakan bahwa A
mendukung B bila A bertindak demi atau bersikap menyetujui tujuan2,
kepentingan2, dan tindakan2 B. Dengan demikian tingkah laku mendukung ada dua
macam. Tingkah laku itu mungkin berwujud tindakan2 yang mendorong pencapaian
tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain. Mungkin berujud memberikan suara
yang mendukung pencalonan seseorang pemimpin dalam pemilihan umum, atau membela
atau mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang.
Dalam kasus2 ini, dukungan menyatakan diri dalam bentuk tindakan nyata dan
terbuka (overt action).
Sebaliknya, tingkah laku mendukung itu mungkin tidak berujud
tindakan yang nampak nyata dari luar, tetapi merupakan tindakan bentuk2
tngkahlaku “batiniah” yang kita sebut pandangan atau suasana pikiran. Menurut
pemikiran saya, suasana pikiran yang mendukung (supporttive) merupakan suatu
kumpulan sikap2 atau kecenderunagn2 yang kuat, atau suatu kesediaan untuk
bertindak demi orang lain. Hal ini terkesan jelas bila kita mengatakn bahwa
seseorang setia pada partai tertentu, terikat pada demokrasi, atau bersemangat
patriotis. Istilah2 ini jelas menunjuk padasuatu suasana perasaan seseorang
tersebut. Dalam tingkat ini memang tidak ada tindakan nyata atau terbuka,
tetapi implikasinya jelas bahwa seseorang itu akan melakukan suatu tindakan
yang searah dengan sikap itu.
Suasana pemikiran yang bersifat mendukung merupakan imput vital
bagi bekerjanya dan pemeliharaan suatu sistem politik. Misalnya, sering
dikatakan bahwa perjuangan dialam lingkungan politik internasional melbatkan
juga usaha menguasai atau mempengaruhi pemikiran orang2 yang menjadi sasaranya.
Sampai suatu tingkat tertentu, ini memang benar. (berupa uasaha2 propaganda
dari suatu sistem politik untuk mempengaruhi pemikiran anggota2 sistem politik
lain, dan yang semacam itu-Editor). Bila anggota2 suatu sistem politik
mengikatkan diri secara erat pada sistemnya atau atau tujutuan2 sistemnya itu,
keungkinan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan politik domestik
maupun internasional yang bisa merusak sistemnya sendiri dapat dicegah
seminimal mungkin, oleh suatu faktor kuat berupa suasana pemikiran yang
mendukung itu. Bahkan dalam menghadapi provokasi yang gencar dan besar2an,
suasana pemikiran yang menekankan kesetiaan pada sistem itu dapat dihadapkan
menjadi benteng yang tangguh.
Ntuk lebih memahaminya kita perlu mengidentifikasikan mekanisme2
khusus yang menanamkan dan secara ajeg memperkuat sikap2 mendukung di dalam
suatu sistem politik. Tetapi sebelumnya marilah kita perinci dan kita teliti
sasaran2 politik dalam kaitan dengan usaha memperluas dukungan dalam duatu
sistem polittik.
(1.) Wilayah
dukungan
Dukungan dimasukkan ke dalam sistem politik dan mengarah pada tiga
sasaran: komunitas, rejim, dan pemerintah. Di antara ketiganaya ini harus
terdapat konvergensi atau kesatuan sikap, pendapat maupun kehendak. Marilah
kita teliti sasaran itu satu-satu.
a.
Komunitas Politik. Tidak satu pun
sistem politik yang dapat terus melangsungkan kerjanya kalo anggota2nya tidak
bersedia mendukung eksistensi satu kelompok yang berusaha menyelesaikan
perbedaan2 atau mendorong pembuatan keputusan2 melalui tindakan2 bersam secara
damai. Hal ini sedemikian jelas yang biasnya disebut pertumbuhan kesatuan
nasional,sehingga sering kurang diperhatikan, padahal kesatuan itulah yang
merupakan prasyarat kelangsungan hidup sistem politik. Untuk gejala ini kita
bisa membahas komunitas politik. Pada tingkat dukungan seperti ini, kita tidak
mmeperhatikan apakah ada suatu pemerintahan atau apakah terdapat kesetiaan pada
suatu tertib konstitusional atau tidak. Untuk saat ini kita hanya
mmepertanyakan apakah anggota2 kelompok yang kita selidiki cukup kita
berorientasi kesesama angggota satu sama lain dalam menyumbangkan tenaga
kolektif mereka demi mencapai penyelesaian secara damai tuntutan2 mereka yang saling
berbeda...
b.
Rejim. Dukungan bagi suatu sistem
politik juga membantu mmeberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem
tersebut. Segi dari sistem ini saya sebut rejim. Rejim ini terdiri dari semua
pengaturan yang mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan kedalam sistem
tersebut dan cara melaksanakan
keputusan. Ini semua adalah yang biasa disebut sebagai “aturan permainan”, dan
yang dipakai oleh sebagian besar anggota sistem tersebut sebgai ukuran untuk
menilai sah-tidaknya tindakan anggota2 sistem. Tanpa suatu kesatuan sikap dalam
dukungan terhadap aturan2 dasar ini yang dalam masyarakat barat disebut
azas-azas konstitusional tidak mungkin dicapai keselarasan tindakan2 anggota2
suatu sistem untuk menyelesaikan masalah2 yang timbu akibat dukungan mereka
terhadap suatu komunitas politik. Kenyataan adanya usaha untuk menyelesaikan
tuntutan2 secara bersama menunjukkan bahawa tentu ada azas2 yang sudah
diketahui yang mengatur bagaimana dan di mana penyelesaian tuntutan2 yang
berbeda harus dilakukan.
c.
Pemerintah. Bila suatu sistem
politik ingin memeiliki kemapuanuntuk menangani tuntutan2 yang saling
bertentangan yang dimaskukkan kedalamnya, bukan hanya anggota2nya harus
bersedia mendukung penyelesaian konflik2 ini secara bersama dan harus memiliki
konsesus tentang aturan permaianan dalam penyelesaian konflik2 itu, tetapi
anggota2 sistem itu juga harus bersedia mendukung suatu pemerintahan yang
melaksanakan tugas2 kongkrit menyelesaikan konflik2 itu. Bila kita meneliti output dari suatu
sistem, kita akan melihat ganjaran (rewards) yang bisa diperoleh oleh suatu
pemerintahan untuk mengerahkan dukungan. Di sisni saya hanya ingin mengarahkan
perhatian pada adanya kebutuhan suatu pemerintah akan dukungan apabila ia ingin
memilih kemampuan untukmmembuat keputusan berdasarkan tuntutan2 yang dianjurkan
kepadanya. Sudah tentu, suatu pemerintah dapat menarik dukunagan dengan
berbagai cara: melalui bujukan, persetujuan, dan manipulasi. Pemerintah bisa
juga memaksakan penyelesaina2 atas tuntutan2 sekalipun tidak mendapat dukungan,
yaitu dengan ancaman penggunaan kekuatan
kekerasan. Tetapi sudah menjadi aksioma ilmu politik bahwa sutau pemerintahan
yang didasarkan atas penggunaan kekerasan semata2 tidak akan dapat bertahan
lama dalam dunia seperti sekarang ini, suatu pemerintah harus membuat landasan
bagi posisinya dengan menciptakan suatu suasana pemikiran yang mendukung
dikalangan warganegaranya.
Kenyataan bahwa dukungan yang diarahkan pada suatu sistem politik
secara konseptual dapat diperinci dalam tiga unsur – yaitu dukungan bagi
komunitas, rejim, dan pemerintah. Sudah tentu tidak berarti bahwa dalam kasus
konkrit dukungan bagi masing2 sasaran itu saling tidak tergantung. Bisa saja,
dan umumnya kita menemui, ketiga jenis dukungan itu berkaitan demikian erat
sehingga adanya salah satu jenis dukungan itu merupakan akibat dari adanya satu
atau dua jenis dukungan lain.
(2.) Kualitas
dan ruang-lingkup dukungan
Berpa banyak dukungan yang
dierlukan oleh suatu sitem dan berap abnyak anggota sistem yang dibutuhakan
untuk memberikan dukunagn bila suatu sistem ingin memiliki kemmapuan untuk
melakukan pekerjaan merubah tuntutan2 menjadi keputusan2? Tidak ada jawaban
sederhana yang dapat dieberikan. Situasi aktual dalam setiap kasus akan
menemukan jumlah dan ruang lingkup (scope) yang diutuhkan iu. Tetapi kita bisa
menggambarkan sejumlah situasi yang bisa membantu mengarahkan perhatian kita
kegeneralisasi2 yang mungkin dibuat.
Dalam keadan2 tertentu sangat sedikit anggota2 sistem yang merasa
perlu mendukung suatu sistem. Anggota2 itu mungkin bodoh dan apatis, tidak
peduli dengan keseluruhan kerja sistem itu, tidak peduli dengan segala
keputusan yang dihasilkan sistem itu. Dalam suatu sistem yang ikatanya longgar
seperti yang dimiliki india, sebagian besar anggota sistemnya memiliki suasan
apemikiaran sepwrti ini. Baik karena naytanya mereka memang tidak terpengaruh
dengan keputusan politik nasional maupun karena tidak merasa terpengaruh oleh
keputusan itu. Mera mungkin memiliki sedikit sekali rasa identifikasi dengan
rejim, dan pemerintahan yang ada sehingga, dalam hal imput tuntutan, sistem itu
bisa menjalankan suatu tindakan berdasar dukungan yang diberikan hanya 3 persen
politisi dan intelektual berorientasi –barat yang aktif dalam kehidupan
politik. Dengan lain perkataan, kita bisa saja menemui suatu sistem diamana
suatu kelompok minoritas kecil bisa memeberikan tenaga pendukung yang secara
kuantitatif cukup uuntuk memelihara kehidupan dan bekerjanya sistem itu. Tetapi
kita dapat mengajukan hipotesa bahwa di mana anggota2 dari suatu sistem memasukkan
sejumlah besar tuntutan, terdapat probabilitas kuat bahwa mereka akan secara
aktif memberikan dukungan atau penentangan kepada salah satu dari ketiga
tingkatan sistem itu, bergantung pada derajad pemenuhan tuntutan2 ittu melalui
keputusan2 yang tepat.
Sebaiknay, kita juga bisa menemukan suatu sistem dimana semua
anggotanya memberikan dukungan, tetapi jumlah dukungan itu begitu kecil
sehingga mengancam kehidupan salah satu atau semua segi sistem. Barang kali
dalam hal ini prancis dijaman moderen merupakan contoh yang klasik. Imput
dukungan pada tingkat komunitas politik mungkin memadahi untuk memelihara dan
mempertahankan prancis sebagai salah satu unit politik nasional. Tetapi berdasr
pengalaman negeri itu selama ini, terdapat keraguan bear tentang apakah
anggota2 sistem politik prancis selama ini memberikan sesuatu kecuali tingkat
dukungan yang rendah pada rejimnya atau setipap pemerintahan yang ada. Jumlah
dukungan yang sangat kecil, walaupun ruang lingkupnaya meluas kesebagian besar
penduduk, menyebabkan sistem politik prancis berdiri pada landasan yang kurang
kokoh dibanding dengan kasus di india di atas. Di india dukungan yang sangat
kecil memiliki ruang lingkup lebih kecil dan kuarang meluas dibanding dengan
sistem prancis tetapi jelas lebih aktif atau lebih besar kuantitas dukunagan
yang diberikan oleh kelompok minoritas itu. Demikian contoh ini menunjukkan,
bahwa jumlah dukungan tidak mesti seimbang dengan luas ruang laingkupnaya.
Dari pembahasan diatas namapak bahwa walaupun anggota2 dari suatu sietem
politik bisa memberikan dukunga atau pun tidak memberikan dukungan, artinya
menujukkan penentangan atau apatis, nyatanya anggota2 itu bisa, dan bisanya
memang, secara serempak terlibat dalam tingkah laku mendukung maupun menentang.
Yang harus kita perhatikan adalah neraca perimbangan dukungan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar